Refleksi Hari Pahlawan 2026, Wakil Ketua Majelis BPSK Samarinda: Perjuangan Masa Kini Adalah Membela Hak Konsumen
Pandangan tersebut disampaikan H. Syarkawi D., S.H., M.M., C.Med., CPLi., CPA., CIRM., CIRP., selaku Wakil Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam wawancara eksklusif bersama portal media online lingkarkonsumen.com Selasa (10/11/2026).
Menurut Syarkawi, semangat kepahlawanan harus diterjemahkan dalam bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat. Salah satunya melalui upaya menciptakan konsumen yang cerdas sekaligus pelaku usaha yang berdaya dan bertanggung jawab.
"Perjuangan para pahlawan dahulu adalah perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bagi kami di Majelis BPSK Samarinda, momentum ini menjadi pengingat bahwa perjuangan saat ini tidak lagi di medan perang, melainkan melalui upaya mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha berdaya melalui edukasi serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan," ungkap Syarkawi.
Ia menjelaskan, terdapat tiga arah strategis yang menjadi perhatian dalam memperkuat peran BPSK.
Pertama, memperluas edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami hak dan kewajiban dalam setiap transaksi barang maupun jasa.
Kedua, memperkuat posisi dan peran kelembagaan BPSK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta semangat UUD 1945 dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Ketiga, menyederhanakan mekanisme pelayanan dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak agar akses terhadap layanan perlindungan konsumen semakin mudah dan terjangkau.
"Kami ingin menjadi pahlawan keseharian bagi masyarakat dalam hal perlindungan konsumen," tegasnya.
Dukungan Pemerintah Jadi Kunci Penguatan BPSK
Dalam wawancara tersebut, Syarkawi juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan penguatan kelembagaan BPSK.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak cukup hanya berupa anggaran dan fasilitas operasional, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengakuan dan penguatan kedudukan kelembagaan serta penghormatan terhadap hasil penyelesaian sengketa yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan penuh sesuai amanah peraturan perundang-undangan. Dukungan itu bukan hanya dalam bentuk anggaran dan fasilitas, tetapi juga pengakuan resmi atas kedudukan serta hasil-hasil penyelesaian sengketa yang kami lakukan," ujarnya.
Ia menilai, dukungan tersebut akan membuka ruang bagi BPSK untuk memperluas program edukasi perlindungan konsumen, meningkatkan kapasitas anggota majelis, serta membantu pemerintah daerah membangun kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa konsumen.
BPSK Hadir Melalui Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase
Syarkawi turut menjelaskan bahwa tugas Majelis BPSK memiliki kesamaan dengan fungsi hakim dalam upaya mewujudkan keadilan.
Namun, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK memiliki karakteristik tersendiri karena ditempuh berdasarkan pilihan mekanisme yang disepakati para pihak sesuai ketentuan hukum.
Terdapat tiga mekanisme utama yang menjadi kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
Melalui ketiga mekanisme tersebut, BPSK memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, serta kepastian hukum.
"Melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, Majelis BPSK membantu masyarakat atau konsumen memperoleh layanan penyelesaian sengketa yang mudah dan cepat, dengan tetap berlandaskan ketentuan hukum serta kesepakatan para pihak sesuai mekanisme yang dipilih," jelasnya.
Menurut Syarkawi, keberadaan BPSK merupakan bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan ruang bagi konsumen untuk menyelesaikan perselisihan dengan pelaku usaha melalui jalur di luar pengadilan.
Dengan demikian, BPSK tidak hanya menjadi lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen.
Konsumen Kaltim Bisa Mengadu Secara Langsung maupun Online
Pada kesempatan tersebut, Syarkawi juga menyampaikan informasi kepada masyarakat Kalimantan Timur yang menghadapi permasalahan atau sengketa konsumen agar tidak ragu menggunakan saluran pengaduan yang tersedia.
Konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara langsung melalui Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan MT Haryono, lantai 3, Ruang PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga).
Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengaduan secara daring melalui laman resmi:
https://sikomeng.kaltimprov.go.id
Informasi tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan serta memperoleh akses terhadap layanan perlindungan konsumen.
Kepahlawanan Masa Kini Adalah Memperjuangkan Keadilan Konsumen
Menutup wawancara eksklusif bersama Media lingkarkonsumen.com
Syarkawi kembali menegaskan bahwa seluruh arah strategis BPSK harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pendidikan konsumen, peningkatan kesadaran pelaku usaha, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Semangat Hari Pahlawan, menurutnya, tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial dan penghormatan terhadap jasa para pejuang bangsa.
Semangat tersebut harus hidup dalam tindakan nyata, termasuk keberanian memperjuangkan hak-hak konsumen dan menghadirkan keadilan dalam setiap hubungan transaksi barang maupun jasa.
Sebab, konsumen yang terlindungi merupakan salah satu fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. (edd)
