Kolaborasi Atasi Potensi Gangguan Pemilu 2024 di Karawang Timur
 |
| Panwaslu Kecamatan Karawang Timur gelar rapat pengawasan jelang Pemilu 2024 |
Atas hal itulah, pada akhir pekan ini Panwaslu Kecamatan Karawang Timur menggelar rapat dalam kantor dengan menghadirkan Kapolsek Karawang Kota, Kompol Marsono, perwakilan Koramil, perwakilan kecamatan, Ketua PPK Karawang Timur Didiek Kurnia, dan Karang Taruna Kecamatan Karawang Timur.
Ketua Panwaslu Kecamatan Karawang Timur, Solihin S.Ag, mengatakan kekompakan stakeholder atau para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang damai.
Apalagi bagi Panwaslu Kecamatan, sinergitas dan kolaborasi stakeholder dan berbagai kelompok masyarakat diperlukan untuk bersama-sama melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu.
"Bagi penyelenggara pemilu, baik Panwaslu dan PPK, kepentingannya sama, yakni pemilu berjalan damai dan sukses. Begitu juga bagi jajaran TNI, Polri dan pemerintah kecamatan, tujuannya sama-sama mengawal pemilu damai dan sukses," kata Solihin, Minggu [26/11/23].
Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya bersama Pengawas Kelurahan Desa [PKD] masih terus mengawal hak pilih, agar tidak ada masyarakat yang berhak memilih, tapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Begitu juga dengan kaitan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus, Panwaslu Kecamatan Karawang terus melakukan pengawalan.
Sedangkan menjelang masa kampanye yang akan digelar mulai 28 November 2023, sebelumnya Panwaslu Kecamatan Karawang Timur bersama Satpol PP telah menertibkan alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur kampanye.
Sesuai dengan pendataan awal, ada sekitar 700an alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur kampanye, terpasang di wilayah Karawang Timur. Setelah dilakukan penertiban pertama, baru 100an alat peraga sosialisasi berbau kampanye yang dapat ditertibkan.
"Hingga tanggal 27 November 2023, kami bersama Satpol PP kecamatan akan terus melakukan penertiban alat peraga sosialisasi berbau kampanye itu," kata Solihin.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Karawang Timur, Gina Fitriana, mengatakan bahwa jajaran Panwaslu telah melakukan pembekalan diri menjelang masa kampanye. Itu dilakukan dengan melakukan pembahasan internal seputar regulasi mengenai aturan kampanye.
Selain itu, juga dilakukan pemetaan kerawanan sengketa peserta antar peserta pada masa kampanye.
Potensi kerawanan hari pemungutan suara juga tak luput dalam pembahasan Panwaslu Kecamatan Karawang Timur. Hal itu berkaitan dengan polarisasi masyarakat di masa pemilu ini.
Termasuk juga melakukan pemetaan dan antisipasi potensi terjadinya bencana alam banjir pada hari pemungutan suara.
Kapolsek Karawang Kota, Kompol Marsono, mengatakan bahwa antisipasi bencana pada hari pemungutan suara pemilu harus dilakukan sambil terus menjaga kondusifitas melalui optimalisasi sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pemilu damai dan sukses tanpa ekses.
Sesuai dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [BMKG], November-Desember 2023 merupakan awal musim hujan. Kemudian puncak musim hujan diprakirakan terjadi pada Januari-Februari 2024.
Sebagaimana diketahui bahwa hari pemungutan suara pemilu akan jatuh pada 14 Februari 2024. Jadi harus dilakukan upaya antisipasi jika ada tempat pemungutan suara yang terkena banjir.
"Antisipasi harus dilakukan, karena banyak logistik pemilu yang rentan rusak jika terkena air," katanya.
Sedangkan terkait dengan netralitas Polri, ia memastikan kalau seluruh aparat kepolisian yang bertugas di wilayah Karawang Kota akan bersikap netral.
Ia berharap sinergi dan kolaborasi penyelenggara pemilu dengan pemerintah serta aparat keamanan terus berjalan maksimal untuk mewujudkan pemilu damai dan sukses tanpa ekses.
Sementara itu, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Karawang Timur, Dadan Ernadani, S.Sos menyampaikan bahwa kekompakan para pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan pemilu damai yang sukses tanpa ekses.
Sesuai dengan tupoksinya, ia mengaku siap berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu serta instansi lainnya. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya bersama jajaran Koramil akan melakukan pemetaan kaitan lokasi tempat pemungutan suara yang berada di titik rawan banjir.
Sedangkan menjelang masa kampanye, Trantib Kecamatan Karawang Timur akan berkolaborasi dengan Panwaslu untuk penertiban alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur kampanye. Kegiatan penertiban ini akan dilakukan hingga 27 November 2023, karena keesokan harinya sudah memasuki masa kampanye.
"Pada kesempatan ini, saya hadir mewakili camat. Pesannya, stakeholder agar tetap jaga kekompakan," kata dia.
Ketua PPK Karawang Timur, Didiek Kurnia, mengatakan bahwa di wilayah Karawang Timur ini akan ada 418 tempat pemungutan suara yang tersebar di delapan desa/kelurahan. Dari 418 TPS itu, empat di antaranya TPS khusus yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Warung Bambu.
Ia mengakui ada sejumlah TPS yang masuk katagori rawan gangguan bencana alam pada hari pemungutan suara. Sebab sesuai dengan pemetaan, ada TPS yang lokasinya dekat dengan sungai Citarum. Namun kaitan dengan hal tersebut, pihaknya telah melakukan antisipasi, yakni dengan menyediakan TPS cadangan jika terjadi gangguan bencana alam saat hari pemungutan suara.[red]
