PPDB 2019 Diperketat, Disdik Jabar Bentuk Tim Khusus
Bandung l lingkarkonsumen.com - Dinas Pendidikan Jawa Barat akan memperketat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2019.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kecurangan pada syarat administrasi PPDB 2019.
Kadisdik Jabar Dewi Sartika mengaku berkomitmen akan memperhatikan jalannya PPDB agar tidak terjadi praktik kecurangan.
Dalam hal ini pihaknya pun menghimbau pihak sekolah maupun masyarakat/siswa lebih teliti mengikuti aturan syarat-syarat PPDB.
"Sekolah dimohon teliti siswa yang mengikuti jalur prestasi yang non-akademik maka kita lakukan lagi uji kompetensi," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika, di UPI Bumi Siliwangi Bandung, Rabu (24/4/19), dikutip dari Tribun Jabar.
Adapun untuk mengantisipasi syarat administrasi PPDB itu, pihaknya mengaku bersama Pemrov Jabar membentuk tim khusus.
"Tim khusus PPDB, sebenarnya Gubernur menangani bersama dengan Sekda bekerjasama dengan Disdukcapil," ujarnya.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kecurangan pada syarat administrasi PPDB 2019.
Kadisdik Jabar Dewi Sartika mengaku berkomitmen akan memperhatikan jalannya PPDB agar tidak terjadi praktik kecurangan.
Dalam hal ini pihaknya pun menghimbau pihak sekolah maupun masyarakat/siswa lebih teliti mengikuti aturan syarat-syarat PPDB.
"Sekolah dimohon teliti siswa yang mengikuti jalur prestasi yang non-akademik maka kita lakukan lagi uji kompetensi," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika, di UPI Bumi Siliwangi Bandung, Rabu (24/4/19), dikutip dari Tribun Jabar.
Adapun untuk mengantisipasi syarat administrasi PPDB itu, pihaknya mengaku bersama Pemrov Jabar membentuk tim khusus.
"Tim khusus PPDB, sebenarnya Gubernur menangani bersama dengan Sekda bekerjasama dengan Disdukcapil," ujarnya.
Disdik Jabar menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan verifikasi data.
Dalam hal ini dikatakan Dewi, Disdukcapil pun akan meninjau dan menindak lanjuti secara masif data siswa melalui kartu keluarga (KK).
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan memperketat persyaratan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Nantinya akan ada survei yang melakukan pengecekan mengenai kebenaran status keluarga siswa bersangkutan.
Lanjut Dewi mengungkapkan, pelaksanaan PPDB tersebut membutuhkan sinergitas.
"Ini proses yang luar biasa, karena Dinas Pendidikan tidak semata milik Disdik sendiri, artinya seluruh pemangku kepentingan pun mendukung termasuk dengan para kepala dinas yang ada di lingkungan provinsi jabar," ujarnya.
Lanjut Dewi mengungkapkan, pelaksanaan PPDB tersebut membutuhkan sinergitas.
"Ini proses yang luar biasa, karena Dinas Pendidikan tidak semata milik Disdik sendiri, artinya seluruh pemangku kepentingan pun mendukung termasuk dengan para kepala dinas yang ada di lingkungan provinsi jabar," ujarnya.
By : Juned
Sumber : tribunjabar.id
