Tahun Depan Kuota Gas Subsidi 3kg Diusulkan Naik
Jakarta l lingkarkonsumen.com - Mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji ukuran 3 kilogram (kg), pemerintah mengusulkan dalam RAPBN 2019 menambah pasokan LPG menjadi 6,9 juta metrik ton (MTon) setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan masalah Elpiji 3 kg merupakan masalah yang sensitif karena itu jangan sampai terjadi kelangkaan.
"Pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan LPG 3 Kg bagi masyarakat, jangan sampai terjadi kelangkaan karena masalah LPG 3 Kg ini sangat sensitif," kata Jonan dalam keterangannya, Jumat (14/9/2018).
Jonan menambahkan, jika ketersediaan Elpiji 3 kg hanya 6,4 juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan tahun depan.
"Pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan LPG 3 Kg bagi masyarakat, jangan sampai terjadi kelangkaan karena masalah LPG 3 Kg ini sangat sensitif," kata Jonan dalam keterangannya, Jumat (14/9/2018).
Jonan menambahkan, jika ketersediaan Elpiji 3 kg hanya 6,4 juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan tahun depan.
"Kalau ketersediaanya hanya 6,4 Juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan di banyak tempat, karena itu kami ajukan 6,9 juta MTon. 6,9 juta ini termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG," ujar Jonan.
Peningkatan volume Elpiji 3 kg tersebut menurut Jonan akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi lebih besar dari sebelumnya, dikutip dari detikfinance.
"Karena ekspansi dari 6,4 juta MTon menjadi 6,9 juta MTon setahun, maka besaran subsidinya pun akan mengalami peningkatan. ini subsidinya berubah angkanya, karena ditetapkan harga ecerannya tidak berubah," ujar Jonan.
Jonan juga mengatakan bahwa harga Elpiji 3 kg ini sudah lama tidak pernah dinaikkan karena menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
"Harga Elpiji 3 Kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah, bukan 2, 3 atau 4 tahun tidak berubah, ini sudah 12 tahun tidak berubah," tambah Jonan.
Kebutuhan Elpiji 3 kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat. Konsumsi Elpiji 3 kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 sebesar 6.305.422 MTon.
Tahun ini, realisasi Elpiji 3 kg hingga bulan Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon, diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi Elpiji 3 kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan hari Natal dan tahun baru.
Usulan pemerintah untuk menaikkan pasokan Elpiji 3 kg untuk masyarakat dari sebelumnya 6,9 juta MTon setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI hari Senin, (17/9) mendatang.
Peningkatan volume Elpiji 3 kg tersebut menurut Jonan akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi lebih besar dari sebelumnya, dikutip dari detikfinance.
"Karena ekspansi dari 6,4 juta MTon menjadi 6,9 juta MTon setahun, maka besaran subsidinya pun akan mengalami peningkatan. ini subsidinya berubah angkanya, karena ditetapkan harga ecerannya tidak berubah," ujar Jonan.
Jonan juga mengatakan bahwa harga Elpiji 3 kg ini sudah lama tidak pernah dinaikkan karena menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
"Harga Elpiji 3 Kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah, bukan 2, 3 atau 4 tahun tidak berubah, ini sudah 12 tahun tidak berubah," tambah Jonan.
Kebutuhan Elpiji 3 kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat. Konsumsi Elpiji 3 kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 sebesar 6.305.422 MTon.
Tahun ini, realisasi Elpiji 3 kg hingga bulan Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon, diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi Elpiji 3 kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan hari Natal dan tahun baru.
Usulan pemerintah untuk menaikkan pasokan Elpiji 3 kg untuk masyarakat dari sebelumnya 6,9 juta MTon setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI hari Senin, (17/9) mendatang.
By : Djunaedy
