Ketua DPR Minta Komisi lll Awasi KPK, Maraknya OTT Jelang Lebaran
 |
| Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo memberikan keterangan pers (Photo: Antara) |
Jakarta l lingkarkonsumen.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyesalkan terjadi tiga operasi tangkap tangan atau OTT di tiga daerah, yakni di Tulungagung, Blitar, dan Purbalingga, dalam waktu satu pekan sebelum Lebaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"DPR tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan memperhatikan asas persamaan hak di muka hukum (equality before the law) dan praduga tak bersalah (presumption of innocence)," kata Bambang melalui siaran persnya, Kamis 7 juni 2018.
Atas dasar itu politikus Partai Golkar ini meminta Komisi III DPR RI, untuk mengawasi proses hukum tiga OTT yang dilakukan KPK dalam satu pekan. Karena, mungkin saja KPK melakukan kesalahan.
"Komisi III mengkaji bukti-bukti yang menunjukkan aparat daerah melakukan tindak pidana korupsi, agar KPK tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas penangkapan pelaku (error in persona)," ungkapnya.
Dengan maraknya penangkapan kepala daerah jelang Lebaran, Bambang meminta Komisi II DPR RI untuk melakukan komunikasi dan pengkajian dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, dapat melakukan evaluasi daerah rawan korupsi.
Sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengamankan uang sekitar Rp2 miliar berkaitan operasi tangkap tangan di Blitar dan Tulungagung, Rabu malam, 6 Juni 2018.
"Estimasinya sekitar Rp2 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis dini hari, 7 Juni 2018.
Mengenai apa modus dari korupsi ini, menurut Febri, sejauh ini baru dugaan terkait proyek-proyek sekolah dan jalan yang bisa diklarifikasi. "Lima orang yang diamankan ini masih kami mintai keterangan (di dua daerah OTT tadi)," ujar Febri.
"DPR tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan memperhatikan asas persamaan hak di muka hukum (equality before the law) dan praduga tak bersalah (presumption of innocence)," kata Bambang melalui siaran persnya, Kamis 7 juni 2018.
Atas dasar itu politikus Partai Golkar ini meminta Komisi III DPR RI, untuk mengawasi proses hukum tiga OTT yang dilakukan KPK dalam satu pekan. Karena, mungkin saja KPK melakukan kesalahan.
"Komisi III mengkaji bukti-bukti yang menunjukkan aparat daerah melakukan tindak pidana korupsi, agar KPK tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas penangkapan pelaku (error in persona)," ungkapnya.
Dengan maraknya penangkapan kepala daerah jelang Lebaran, Bambang meminta Komisi II DPR RI untuk melakukan komunikasi dan pengkajian dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, dapat melakukan evaluasi daerah rawan korupsi.
Sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengamankan uang sekitar Rp2 miliar berkaitan operasi tangkap tangan di Blitar dan Tulungagung, Rabu malam, 6 Juni 2018.
"Estimasinya sekitar Rp2 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis dini hari, 7 Juni 2018.
Mengenai apa modus dari korupsi ini, menurut Febri, sejauh ini baru dugaan terkait proyek-proyek sekolah dan jalan yang bisa diklarifikasi. "Lima orang yang diamankan ini masih kami mintai keterangan (di dua daerah OTT tadi)," ujar Febri.
By : Victor
Sumber : Viva
