Negara Harus Hadir: Harga Minyak Goreng Melabumbung Diduga Permainan Kartel dan Mafia
By. Dr. Firman T. Endipradja
Ilustrasi
Tingginya harga minyak goreng bukan kali ini saja, juga terjadi dikomoditas lain, seperti tempe/tahu, telur, daging, bawang, dll termasuk komoditas yg dikuasai negara (Psl.33:1 UUD'45), seperti gas 3 kg, BBM, listrik.
Tingginya harga minyak goreng kali ini sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkan untuk mencari nafkah (terutama untuk mereka yg kena phk akibat pandemi dan membuka usaha baru/berdagang) sementara biaya untuk pencegahan covid juga tidak sedikit.
Tingginya harga minyak goreng yang seringkali terjadi ini tidak menutup kemungkinan adanya "pihak ketiga yang bermain", tapi tampaknya negara belum bisa memberantasnya meskipun terjadi berulangkali.
"Pihak ketiga yang bermain" ini juga diduga menjadi kartel yang mempermainkan harga minyak goreng dan komoditas lainnya itu, dan tidak menutup kemungkinan melakukan penimbunan dan tindak pidana lainnya.
Negara memiliki berbagai peralatan/lembaga/instansi, seperti Kementrian, Polri dan TNI dan lain-lain yang sangat mungkin menghilangkan/memberantas pihak-pihak yang mengganggu roda perekonomian itu.
Operasi pasar dapat dikatakan sebagai therapi sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
Semua rakyat Indonesia adalah konsumen dan sejak 1999 telah berkomitmen bahwa seluruh rakyat sebagai konsumen perlu dilindungi dengan undang-undang dan lahirlah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang yang diamanatkan oleh Konstitusi UUD 1945 dan Falsafah Pancasila bahwa negara wajib melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Harga minyak goreng melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Banyak masyarakat yang mengeluh karena peran minyak sebagai kebutuhan pokok. Padahal Indonesia adalah penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar dunia.
Apakah sulitnya memberantas mafia dan kartel itu karena ada oknum pejabat negara yang ikut bermain minyak goreng ini, seperti bermain obat, vitamin, alat kesehatan, vaksin dan
bisnis PCR saat rakyat menderita menghadapi pandemi, sehingga media menginformasikan bahwa 70,3 pejabat kekayaannya meningkat saat pandemi.
Sementara di sisi lain saat pademi ini muncul kelompok masyarakat miskin baru ? Walahualam bisawab.
*) Wakil Ketua Komisi II bidang Komunikasi dan Edukasi BPKN RI/Dosen Hukum Perlindungan Konsumen & Pelayanan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan.
