Rp 1,37 triliun tersedot oleh 57 ribu PNS “Misterius”
Jakarta l lingkarkonsumen.com -Temuan mencengangkan dibeber oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, institusinya menemukan 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) statusnya tak jelas. Keberadaan mereka ini masih misterius, belum diketahui apakah orangnya ada atau tidak.
BKN menemukan ini lewat Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Awalnya PNS se Indonesia Raya wajib mendaftar secara individu lewat aplikasi e-PUPNS. Hasilnya, terdeteksi 93 ribu PNS yang tak aktif.
Setelah disisir lagi, ternyata sebagian sudah pensiun tapi datanya masih ada. Sebabnya, mereka pensiun atas permintaan sendiri, dan tidak tercatat di BKN. "Data itu kami bersihkan," tutur Bima seperti dikutip dari Detik.com. Jika pensiun secara normal, pensiunnya terdaftar di BKN.
Keberadaan PNS misterius itu ada di daerah dan kementerian. Hingga hari ini, jumlah PNS seluruh Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Di perguruan tinggi negeri misalnya, dari total 120 ribu PNS ada lima ribu yang tak jelas statusnya.
BKN masih mencoba mencari tahu keberadaan 57 ribu PNS berstatus tak jelas tersebut. Apakah pensiun dini, sakit, atau ke mana. "Sekarang kami masih investigasi," ujar Bima. Kalau orangnya ternyata tidak ada, BKN akan menghapusnya dari database.
Bima mengungkapkan, kini BKN sudah memblokir data 57 ribu PNS misterius ini, tapi belum dihapus. "Kami perlu hati-hati. Takutnya orangnya ada, terus kita pensiunkan, kan kasihan," ucapnya.
Namun gaji untuk para PNS misterius ini telah disetop. Hingga saat ini belum diketahui bagaimana imbas penyetopan itu. Jika ada PNS yang protes, berarti orangnya ada. Tapi kalau tidak protes, BKN masih ragu-ragu, orangnya ada atau tidak.
Menurut Bima, pihak BKN tidak ingin ada uang yang hilang. Selama ini, PNS misterius tetap menyedot duit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk gaji. Dia mencontohkan, rata-rata gaji PNS berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta.
Misalkan ada 57 ribu PNS dengan gaji Rp2 juta, dalam satu bulan mereka menyedot Rp114 miliar. Dalam setahun Rp1,37 triliun. Jika gaji mereka Rp5 juta, duit yang disedot dua kali lipat lebih jumlahnya.
Tahun ini Kementerian Keuangan mengalokasikan pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp347,5 triliun dalam APBN 2016. Anggaran tersebut naik dari belanja pegawai pada APBN-P 2015 yang dipatok Rp299,3 triliun.
Data APBN 2016 Kementerian Keuangan, yang dikutip Liputan6.com Januari lalu menyebut, gaji pegawai menyedot 26 persen porsi belanja pemerintah pusat yang dipatok Rp1.325,6 triliun. Duit Rp 347,5 triliun itu termasuk buat membayar pensiunan PNS, jaminan kesehatan, dan THR (Tunjangan Hari Raya) mereka.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi, menyebut PNS makin membebani anggaran. Januari lalu dia mewacanakan untuk memangkas jumlah PNS. Menurutnya, 4,5 juta PNS terlalu berlebihan. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, rasio jumlah PNS itu menunjukkan angka 1,77 persen.
Idealnya, kata dia, rasionya 1,5 persen. Jika memakai rasio ideal, maka jumlah PNS seharusnya sekitar 3,75 juta orang. Seperti dilansir CNN Indonesia, muncul wacana pemangkasan sekitar 750 ribu hingga sejuta PNS.sebagaimana dikutip dari beritagar.id
BKN menemukan ini lewat Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Awalnya PNS se Indonesia Raya wajib mendaftar secara individu lewat aplikasi e-PUPNS. Hasilnya, terdeteksi 93 ribu PNS yang tak aktif.
Setelah disisir lagi, ternyata sebagian sudah pensiun tapi datanya masih ada. Sebabnya, mereka pensiun atas permintaan sendiri, dan tidak tercatat di BKN. "Data itu kami bersihkan," tutur Bima seperti dikutip dari Detik.com. Jika pensiun secara normal, pensiunnya terdaftar di BKN.
Keberadaan PNS misterius itu ada di daerah dan kementerian. Hingga hari ini, jumlah PNS seluruh Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Di perguruan tinggi negeri misalnya, dari total 120 ribu PNS ada lima ribu yang tak jelas statusnya.
BKN masih mencoba mencari tahu keberadaan 57 ribu PNS berstatus tak jelas tersebut. Apakah pensiun dini, sakit, atau ke mana. "Sekarang kami masih investigasi," ujar Bima. Kalau orangnya ternyata tidak ada, BKN akan menghapusnya dari database.
Bima mengungkapkan, kini BKN sudah memblokir data 57 ribu PNS misterius ini, tapi belum dihapus. "Kami perlu hati-hati. Takutnya orangnya ada, terus kita pensiunkan, kan kasihan," ucapnya.
Namun gaji untuk para PNS misterius ini telah disetop. Hingga saat ini belum diketahui bagaimana imbas penyetopan itu. Jika ada PNS yang protes, berarti orangnya ada. Tapi kalau tidak protes, BKN masih ragu-ragu, orangnya ada atau tidak.
Menurut Bima, pihak BKN tidak ingin ada uang yang hilang. Selama ini, PNS misterius tetap menyedot duit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk gaji. Dia mencontohkan, rata-rata gaji PNS berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta.
Misalkan ada 57 ribu PNS dengan gaji Rp2 juta, dalam satu bulan mereka menyedot Rp114 miliar. Dalam setahun Rp1,37 triliun. Jika gaji mereka Rp5 juta, duit yang disedot dua kali lipat lebih jumlahnya.
Tahun ini Kementerian Keuangan mengalokasikan pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp347,5 triliun dalam APBN 2016. Anggaran tersebut naik dari belanja pegawai pada APBN-P 2015 yang dipatok Rp299,3 triliun.
Data APBN 2016 Kementerian Keuangan, yang dikutip Liputan6.com Januari lalu menyebut, gaji pegawai menyedot 26 persen porsi belanja pemerintah pusat yang dipatok Rp1.325,6 triliun. Duit Rp 347,5 triliun itu termasuk buat membayar pensiunan PNS, jaminan kesehatan, dan THR (Tunjangan Hari Raya) mereka.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi, menyebut PNS makin membebani anggaran. Januari lalu dia mewacanakan untuk memangkas jumlah PNS. Menurutnya, 4,5 juta PNS terlalu berlebihan. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, rasio jumlah PNS itu menunjukkan angka 1,77 persen.
Idealnya, kata dia, rasionya 1,5 persen. Jika memakai rasio ideal, maka jumlah PNS seharusnya sekitar 3,75 juta orang. Seperti dilansir CNN Indonesia, muncul wacana pemangkasan sekitar 750 ribu hingga sejuta PNS.sebagaimana dikutip dari beritagar.id
Victor Edison
