Ad 728x90

Breaking News

Pemerintah Tunda Naikkan Harga Gas Subsidi 3kg

Jakarta l lingkarkonsumen.com - Pemerintah menunda rencana menaikkan harga gas elpiji 3 kilogram (kg) tahun ini. Untuk merealisasikannya, Kabinet Kerja menambahkan subsidi Rp 25 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

Menteri Koordinator Pereko­nomian (Menkeu) Darmin Nasu­tion mengatakan, penambahan subsidi energi tersebut dilakukan karena ada kenaikan harga ko­moditas dunia, termasuk minyak dan gas.

"Subsidi bisa saja tidak di­naikkan, tapi harga jual (gas) harus disesuaikan. Hal ini tentu akan mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, titik tengahnya pemerintah menunda kenaikan walaupun jumlah subsidi akan lebih ting­gi," ungkap Darmin di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Darmin menyebutkan, kerangka perubahan anggaran, khususnya subsidi energi di RAPBN-P 2017 naik Rp 25,8 triliun, menjadi Rp 103,1 triliun dari APBN tahun ini yang dipa­tok Rp 77,3 triliun. Rinciannya, anggaran subsidi bahan bakar minyal (BBM) dan elpiji diusul­kan ditambah Rp 18,8 triliun dari Rp 32,3 triliun pada APBN 2017 sehingga menjadi Rp 51,1 triliun di RAPBN-P 2017. Terdiri dari, subsidi BBM tahun berjalan naik Rp 300 miliar menjadi Rp 10,6 triliun dari sebelumnya Rp 10,3 triliun. Sedangkan subsidi elpiji 3 kg meningkat paling tinggi sebesar Rp 18,5 triliun, dari Rp 22 triliun menjadi Rp 40,5 triliun di RAPBN-P 2017.

Selain harga komoditas naik, Darmin mengatakan, kenaikan subsidi BBM dan elpiji juga dipicu penundaan penyesuaian harga jual eceran tabung gas melon Rp 1.000 per kg, dan tidak berjalannya kebijakan pembatasan alokasi subsidi elpiji 3 kg (distribusi tertutup) Rp 10 triliun.

Sementara subsidi listrik di­usulkan naik Rp 7 triliun dari Rp 45 triliun di APBN 2017 men­jadi Rp 52 triliun. Hal tersebut, menurut Darmin, dipengaruhi faktor perubahan asumsi sebe­sar Rp 1,4 triliun, pembatasan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 volt ampere (VA) yang tidak berjalan sebesar Rp 3,9 triliun. "Penyebab lain­nya, alokasi untuk pembayaran kembali subsidi pelanggan 900 VA yang layak menerima sebe­sar Rp 1,7 triliun," paparnya.

Dengan penundaan tersebut, Darmin optimistis, daya beli masyarakat pada kuartal II dan III tahun ini akan membaik. Dia ber­harap, konsumsi rumah tangga bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 2017.

Dia menuturkan, pelemahan daya beli masyarakat saat ini terjadi akibat mulai menurunnya ekspor sejak 2012. Menurutnya, pada awal tahun ini ekspor sebenarnya sudah mulai tumbuh positif, namun belum berdampak sampai mendongkrak daya beli masyarakat.

Darmin menilai, tren positif ekspor ke depan dapat terus berlanjut menjadi semakin baik. Karena, perekonomian global pada tahun ini juga mulai mem­baik. Dengan demikian, daya beli masyarakat akan semakin baik. Dalam RAPBN-P, pemer­intah memprediksi ekspor-impor tumbuh 4,8 persen serta 3,9 persen dari semula sebesar 0,1 persen dan 0,2 persen. Sedan­gkan, konsumsi rumah tangga yang diprediksikan tumbuh 5,1 persen, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 5 persen. "Sejak kuartal lalu semuanya positif. Kami percaya situasi mengarah ke perbaikan," katanya.

Oleh karena itu, Darmin men­gungkapkan, dalam RAPBN-P, pertumbuhan ekonomi 2017 di­patok sebesar 5, 2 persen. Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya ditetapkan 5,1 persen.

Dia optimistis, target tersebut akan tercapai karena angka tersebut telah diperhitungkan dengan perkembangan ekonomi, perbaikan proyeksi ekonomi global tahun ini dari 3,4 persen menjadi 3,5 persen, dan mem­baiknya volume perdagangan dunia dari 3,7 persen jadi 3,8 persen.

DPR Dukung Penundaan
Anggota Komisi VII DPR Kurtubi merestui penundaan kenaikan harga gas melon. Na­mun demikian, Kurtubi mem­inta, pemerintah menyiapkan instrumen untuk menerapkan penyaluran subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran.

Kurtubi mengatakan, bela­kangan ini elpiji 3 kg menjadi masalah dari sisi anggaran. "Har­ga gas sudah lama tidak naik, konsumennya pun meningkat. Masyarakat dan pebisnis yang relatif mampu juga pakai elpiji 3 kilo sehingga menimbulkan masalah anggaran. Pemerintah harus siapkan solusi mengatasi hal itu," ungkapnya. (*3)





Sumber : rmol.com