Ad 728x90

Breaking News

Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Terapkan Kurikulum

Yogyakarta l lingkarkonsumen.com – Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menerapkan kurikulum pembelajaran kepada siswa-siswi di seluruh wilayah Indonesia. Ini ditandai adanya beberapa perubahan kurikulum dan rencana pengajaran kepada murid.

Demikian dikemukakan Pengamat Pendidikan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Upi Isabella Rea dalam diskusi ‘Membedah Kebijakan 5 Hari Sekolah’, di Yogyakarta. Rabu (14/6).

“Bisa disimpulkan bahwa pergantian pemerintahan akan mengganti kurikulum pendidikan. Jadi kita sulit mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran siswa-siswi tingkat dasar hingga menengah atas,” ujar dia dalam siaran persnya.

Upi mengatakan, selama ini guru kerap direpotkan dengan perubahan dari setiap kurikulum yang akan diajarkan kepada siswa-siswi. Sehingga mengurangi fokus dan perhatian guru untuk mendalami materi pembelajaran.

Sementara itu, siswa-siswi juga diberi banyak tugas dan latihan kerja sebagai salah satu pengalihan tanggungjawab guru yang kurang memahami content kurikulum baru yang akan diajarkan.

“Akibatnya, banyak murid yang sebenarnya kurang memahami esensi dari pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah,” kata mahasiswa Program Doktor Pengkajian Amerika Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Implikasinya, lanjut Upi, ketika siswa-siswi tersebut masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, akan terlihat jelas bahwa pemahaman mereka akan materi pembelajaran di tingkat sebelumnya, sangat lemah.

“Ini ironis dan harus ada solusi jangka panjang. Ini semua berasal dari perubahan kurikulum yang kerap dilakukan pemerintah sehingga guru tidak konfiden mengajar materi yang benar-benar telah dikuasainya,” ungkap Upi.

5 Hari Sekolah
Terkait rencana pemerintah yang akan menerapkan 5 hari sekolah mulai tahun ajaran 2017/2018, Upi menilai kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Sebagian masyarakat menilai, kebijakan itu hanya dalih pemerintah untuk mengalihkan rencana full day school yang sebelumnya telah ditolak penerapannya, lalu kini menggantinya dengan 5 hari sekolah. Apalagi keputusan penerapannya tidak lebih dulu menampung aspirasi masyarakat luas.

Sebagian masyarakat lainnya, lanjut Upi, menilai kebijakan 5 hari sekolah merupakan kebijakan tepat yang bisa diterapkan. Mengingat setiap keluarga memerlukan waktu bersama-sama dengan anggota keluarganya pada hari Sabtu dan Minggu.

“Menurut kami, kebijakan full day school maupun 5 hari sekolah yang akan diterapkan tahun ini, sebaiknya benar-benar dipertimbangkan matang. Sehingga sekali lagi, pemerintah hanya akan menjadikan siswa-siswi sebagai kelinci percobaan. Padahal di tangan siswa-siswi saat inilah masa depan bangsa kita,” tegas Upi.

Konsistensi Kurikulum
Oleh karena itu, Upi mendorong agar pemerintah segera memberlakukan kurikulum secara konsisten untuk jangka waktu panjang. Sehingga guru dan murid dapat menyerap ilmu yang diajarkan secara optimal.

Beberapa negara maju, kata dia, sejak awal pembangunan pendidikannya berkomitmen kuat untuk menjalankan kurikulum yang telah disepakati. Sehingga perubahan yang negara itu lakukan hanyalah perubahan minor yang tidak mengganggu content kurikulum itu sendiri, seperti Amerika Serikat.

“Sektor pendidikan seharusnya dijauhkan dari ranah politik, meskipun didalamnya mengandung pendidikan politik. Tujuannya, agar siswa-siswi kita menjadi subjek pembelajaran itu sendiri, sebagai pilar pembangunan bangsa ke depan,” tandas Upi.


Sumber : Investor Daily