Ad 728x90

Breaking News

Hari Ini Jakarta Genap 490 tahun dan Pembangunannya

Jakarta - Hari ini, Kamis (22/6), Kota Jakarta tepat berulang tahun ke-490 tahun. Dari perjalanannya yang mendekati lima abad, Kota Jakarta telah mengalami jatuh bangun untuk mengembangkan dirinya agar sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

Sejarah telah banyak terukir dalam pembangunan Kota Jakarta. Banyak pemimpin Jakarta yang telah berupaya dengan berbagai program pembangunan untuk memajukan Jakarta. Hingga sampai saat ini, Ibu Kota negara Republik Indonesia ini terus bergerak maju.

Berbagai program untuk warga juga terus dilanjutkan para pemimpin Jakarta, termasuk saat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih periode 2012-2017.
Kemudian dilanjutkan oleh Basuki dan Djarot Saiful Hidayat saat dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 2014. Hingga sekarang, tampuk kepemimpinan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Djarot, program pro rakyat terus dilanjutkan.

Maka tak heranlah, di usia 490 tahun, warga Jakarta telah banyak dimanjakan dengan berbagai macam program pro rakyat. Mereka dapat menikmati akses kesehatan dan pendidikan gratis dan mudah tercapai dengan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Berdasarkan data per Februari 2017, saat ini, jumlah pemegang KJP tercatat sebanyak 692.002 dengan jumlah dana tertampung per Februari 2017 tercatat sebesar Rp 1,38 triliun.

Rincian penerima Kartu Jakarta Pintar per masing-masing wilayah adalah Jakarta Selatan sebanyak 12.410 penerima, Jakarta Barat sebanyak 11.289 penerima, Jakarta Utara sebanyak 5.414 penerima dan Jakarta Pusat sebanyak 6.014 penerima.

Jumlah ini meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dua tahun lalu. Berdasarkan data per 28 Jan 2015, data penerima KJP sejumlah 485.311 siswa, yang terdiri dari Sekolah Negeri sebanyak 289.624 siswa, Sekolah Swasta 195.657 siswa.
Dengan besaran, untuk siswa SD/MI/SLB diberikan dana KJP sebesar Rp sebesar Rp 260.000 per siswa, tingkat SMP/MTs/SMPLB Rp 260.000 per siswa, SMA/MA/SMALB sebesar Rp 375.000 per siswa, SMK sebesar Rp 390.000 per siswa dan Pusat Kegiatan Belajar Masyakarat (PKBM) sebesar Rp 210.000 per siswa.

Semua dana KJP ditransfer ke rekening pribadi siswa. Para penerima dan KJP diwajibkan memiliki rekening bank di Bank DKI. Saat menggunakan dana tersebut pun, harus dengan transaksi non tunai. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran penggunaan dana KJP seperti pada awal-awal kebijakan ini diterapkan.
Artinya, dengan adanya KJP, tidak ada lagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa sekolah. Karena mereka dibiayai kebutuhan sekolah oleh pemerintah daerah. Sementara, sekolah negeri mulai dari tingkat SD hingga SMA dan SMK sudah digratiskan oleh Pemprov DKI.

Setelah pendidikan dipastikan mudah diakses oleh semua warga Jakarta, Pemprov DKI mulai memikirkan pelayanan kesehatan gratis bagi warganya. Karena tidak cukup hanya memiliki intelektual tinggi dalam membangun kota, tetapi bila tidak sehat, maka Jakarta tidak bisa membangun dirinya karena SDM tidak terjamin kesehatannya.

Untuk itu, dalam kepemimpinan era Jokowi dan Ahok, diluncurkanlah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kepala Dinas Kesehatan DKI, Koesmedi Priharto mengatakan sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diberlakukan pada 1 Januari 2014, KJS sudah diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS dan disebut sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Sehingga, warga Jakarta yang mengalami kondisi gawat darurat tidak hanya bisa berobat di puskesmas atau rumah sakit dengan gratis di Jakarta, tetapi juga ketika mengalami kondisi yang sama di daerah lain, bisa berobat ke rumah sakit yang berintegrasi dengan BPJS tanpa perlu menggunakan surat rujukan dari klinik kesehatan tingkat pertama.

Untuk tahun ini, Pemprov DKI telah mengalokasikan dana KJS sebesar Rp 1,2 trilun untuk 91 persen dari 10,3 juta penduduk DKI Jakarta. Setiap tahunnya, Pemprov DKI siap mengalokasikan anggaran daerah untuk KJS sekitar Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,3 triliun.

Tidak hanya itu, ruang bermain ramah anak yang dulunya hanya menjadi impian anak-anak Jakarta, kini diwujudkan didepan mata mereka oleh Basuki dan diteruskan Djarot. Dengan membangun banyak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Ide dimulai dari mimpi Ahok yang menginginkan anak-anak Jakarta tidak hidup dengan menghabiskan waktunya bermain gadget. Tetapi mereka bisa menikmati masa kecil dengan bermain di taman dan berinteraksi dengan teman-teman mereka. Tidak hanya itu, warga Jakarta pun bisa saling berinteraksi dan melakukan kegiatan positif di ruang publik yang cukup luas.

Bagi Djarot, RPTRA bisa dijadikan sebagai tempat penanaman nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai luntur dalam kehidupan bermasyarakat warga Jakarta. Karena itu, RPTRA boleh digunakan oleh siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan.

Pembangunan RPTRA dimulai pada tahun 2015. Kemudian pertengahan tahun 2015, satu per satu RPTRA diresmikan diseluruh wilayah DKI Jakarta. Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 198 RPTRA yang dibangun. Dari jumlah tersebut, baru 187 yang diresmikan oleh Pemprov DKI, sisanya menyusul.

Dari 187 RPTRA yang telah diresmikan, diantaranya sebanyak 62 RPTRA dibangun melalui program CSR perusahaan, empat yayasan dan satu swadaya masyarakat. Lalu, 142 RPTRA lainnya dibangun dengan dana APBD DKI dan satu RPTRA dibangun atas kewajiban pengembang.

Untuk RPTRA yang dibangun dengan dana APBD DKI, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp500-700 juta per satu RPTRA. Sedangkan yang dibangun pihak ketiga, dibebaskan. Bahkan ada yang sampai miliaran rupiah untuk membangun satu RTPRA.

Tahun ini, Pemprov DKI akan mengejar 100 RPTRA terbangun lagi di enam wilayah DKI Jakarta. Dengan begitu, pada akhir tahun 2017, DKI sudah mempunyai 298 RPTRA.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI, Dien Emmawati, mengungkapkan animo warga Jakarta terhadap keberadaan RPTRA cukup tinggi. Terbukti, berdasarkan pengamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI, rata-rata kunjungan ke RPTRA minimal 283 kunjungan setiap harinya. Kunjungan warga yang paling banyak ada di RPTA Kalijodo yang mencapai 2.500 per hari.

“Itu artinya, keberadaan RPTRA sangat dibutuhkan warga yang selama ini menginginkan adanya taman luas yang bisa menjadi tempat bermain anak-anak dan juga melakukan kegiatan seperti olahraga, jalan-jalan dan kegiatan lainnya,” kata Dien.

Tidak ingin lagi melihat ada warga Jakarta yang tidak mampu mendapatkan rumah layak huni dan menghilangkan permukiman kumuh, Jakarta tak mau tinggal diam. Program bedah rumah dan relokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun dijalankan. Semua dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pada 17 April 2017, Program Bedah Rumah diresmikan Djarot sewaktu menjadi Wakil Gubernur DKI di Jalan Cilincing Lama I Gang 7, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara, ada sebanyak 83 rumah warga yang tak layak huni sudah masuk dalam Program Bedah Rumah.

Untuk tahap awal, program ini menggunakan CSR dari berbagai perusahaan. Tetapi kedepannya, Pemprov DKI akan menggunakan dana APBD untuk program ini, dengan besaran renovasi satu rumah bisa mencapai Rp 40-50 juta.
"Bedah rumah masih di beberapa titik. Kemudian pembangunan rusun masih, supaya mereka yang menempati lahan bukan peruntukannya dipindah ke rusun,” kata Djarot yang kini sudah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal lain yang dilakukan Pemprov DKI adalah, mengajukan kenaikan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diseluruh wilayah DKI Jakarta. Usulan ini telah disetujui oleh DPRD. Sekarang dana operasional RT menjadi Rp 1,5 juta per bulan dari awalnya sebesar Rp 975.000 per bulan. Sedangkan dana operasional RW menjadi Rp 2 juta perbulan dari awalnya sebesar Rp 1,2 juta perbulan.

Di Jakarta ada sebanyak 30.337 RT dan 2.728 RW. Dengan rencana kenaikan itu, total anggaran bantuan operasional RT akan naik Rp 191 miliar dan RW sebesar Rp 26 miliar.

Di jalanan, warga Jakarta akan menemui banyak pasukan berseragam warna-warni. Ada yang berseragam oranye, hijau, ungu, biru, kuning, dan kini yang terbaru seragam merah.

Pasukan itulah yang mengubah wajah Jakarta menjadi lebih manusiawi. Pasukan warna warni itu pula yang jadi senjata andalan Ahok dan Djarot saat memerintah DKI Jakarta.

Ahok menggagas perekrutan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) karena saat itu mulai risih melihat banyaknya sampah, saluran air tersumbat, dan jalanan rusak di DKI Jakarta. Padahal sudah ada puluhan ribu pekerja di lapangan.

Pada 13 Mei 2015, Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan. Pergub itu dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan gubernur ini yang kemudian menjadi landasan dalam perekrutan PPSU di tingkat kelurahan dan juga merupakan gabungan dari PHL di dinas-dinas, yang kemudian diberi seragam warna khusus sesuai pekerjaannya.

Inilah pasukan yang dimiliki Ahok- Djarot untuk mengubah wajah Jakarta. Yaitu, Pasukan Kuning, berada di bawah Dinas Bina Marga DKI, pasukan kuning bertugas untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai. Mereka bertugas memperbaiki jalan berlubang, memperbaiki trotoar, dan mengecat kantin.

Pasukan Biru, bertugas menangani prasarana dan sarana saluran, dalam hal ini memperbaiki saluran air yang tersumbat, memperbaiki saluran yang rusak total, dan melaporkan bila ada pembangunan infrastruktur yang mengganggu saluran air.
Kemudian, pasukan hijau yang berada dibawah naungan Dinas Pertamanan. 

Tugasnya menangani pohon tumbang, memangkas ranting yang menutupi rambu-rambu lalu lintas, membabat rumput dan semak yang sudah mengganggu, mengambil pot-pot rusak, serta melaporkan penebangan pohon pelindung ke SKPD terkait melalui kelurahan.

Ada juga pasukan oranye, yang berada dibawah koordinasi tim Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Mereka bertugas membersihkan sampah di jalan-jalan Jakarta.

Pasukan Ungu, yang lahir bertepatan dengan peringatan Hari Alzeimer pada 21 September 2017. Pasukan Ungu berada di bawah Dinas Sosial DKI dan bertugas menangani masyarakat yang telantar di Jakarta. Mereka semuanya adalah relawan dan terdiri dari dokter, perawat, kader dari Dinas Kesehatan, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial (P3S) Dinas Sosial, serta relawan ALZI.

Pasukan Merah, yang diresmikan bertepatan dengan peresmian program bedah rumah pada 17 April 2017. Mereka bertugas melakukan renovasi atap dan rumah warga yang sudah tak layak huni.

Lalu, Pasukan Putih. Pasukan ini ada di dua dinas. Yaitu Dinas Kesehatan serta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penamanan Modal (PTSP dan PM) DKI. Tugas pasukan putih di Dinas Kesehatan DKI adalah melayani warga yang sakit dirumah namun tidak mampu pergi ke puskesmas atau rumah sakit. Mereka ada untuk menjalankan program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati.

Sedangkan pasukan putih di Dinas PTSP dan PM, bernama pasukan putih Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Mereka bertugas menjemput perizinan ke rumah-rumah warga. Keberadaan mereka tidak hanya meningkatkan retribusi urusan perizinan, tetapi juga memberikan kemudahan mengurus perizinan bagi para investor atau warga Jakarta.

Kemudian yang terakhir pasukan pink yang baru diresmikan keberadaannya. Pasukan ini bertugas untuk mengelola, menjaga dan merawat RPTRA yang sudah terbangun di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Masing-masing kelurahan mempunyai sekitar 70 orang pasukan pelangi. Bila ditotalkan dengan 267 kelurahan yang ada di Jakarta, maka total pasukan pelangi di DKI Jakarta ada sebanyak 18.690 orang. Mereka digaji sesuai dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per bulan dan diganjar fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, KJP, serta naik TransJakarta gratis.

“Pasukan pelangi itu kan sebetulnya itu pembukaan lapangan kerja dengan mekanisme padat karya. Jadi padat karya itu berapa yang kita rekrut ya banyak ya,” kata Djarot.

Tak puas sampai disitu, Pemprov DKI melihat peluang bisnis yang tinggi di Jakarta. Maka dimulailah langkah mempersingkat waktu pengurusan perizinan dengan pelayanan yang terpadu satu pintu. Sehingga mengurangi korupsi dan mempersingkat waktu pengurusan perizinan di Ibu Kota tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Untuk memudahkan pelayanan 518 izin dan non izin yang dilayani oleh PTSP, pihaknya telah membuka cabang kantor di 316 tempat. Dengan rincian 267 di kelurahan, 42 cabang di kantor Kecamatan dan di kantor JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung)

Berbagai upaya perbaikan dilakukan. Hasilnya, pada tahun 2015, PTSP DKI berhasil menerbikan 4,1 juta izin. Artinya, bila dihitung per hari, terjadi transaksi 13 ribu izin per hari. Ini mendapatkan rekor dariu Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai lembaga yang mampu mengeluarkan izin dan non izin terbanyak di Indonesia.

“Dari sini kami melihat, ini adalah sebuah revolusi pelayanan publik. Saya meyakini betul, pada tahun ketiga ini (2017), kami akan tetap mengawal revolusi pelayanan publik. Mengembalikan hak warga untuk mendapatkan pelayanan yang sebelumnya tidak pernah diberikan pemerintah,” kata Edy Junaedi, Kepala Dinas PTSP dan PM DKI.

Kemudian pada tahun 2016, PTSP DKI berhasil menerbitkan 4,6 juta pelayanan perizinan dan non perizinan bagi warga Jakarta. Tidak berpuas diri, Edy memiliki harapan dan target. Yakni, pada tahun 2019 ingin mentransformasi PTSP menjadi lembaga pelayanan publik kelas dunia. Ia optimisme untuk mencapai target tersebut, karena berdasarkan penilaian tahun lalu dari Bank Dunia, dari sisi ease doing 
bussiness atau kemudahan berusaha, PTSP DKI berkontribusi tinggi sekali untuk aspek starting bisnis. 

Kenaikan poin yang disumbangkan PTSP setiap tahunnya dalam aspek ini hampir 7,62 poin, tertinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Tiongkok saja hanya 3,6 poin. Singapura hanya bertambah 1,5 poin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) DKI terus melakukan terobosan untuk mempermudah warga Jakarta mengurus perizinan, terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal.
Salah satunya, mulai tahun ini, Dinas PM dan PTSP sudah menerapkan pengurusan IMB hanya tiga jam di 10 kecamatan. Yaitu Kecamatan Menteng, Sawah Besar, Kelapa Gading, Cilincing, Kembangan, Kalideres, Kebayoran Baru, Jagakarsa, Ciracas dan Cipayung.

Edy Junaidi mengatakan saat ini, warga sudah bisa mengurus IMB rumah tinggal hanya tiga jam. Hanya saja, kebijakan ini baru bisa dilayani di 10 kecamatan saja.
“Mudah-mudahan di akhir tahun ini, kita bisa punya data itu. Sehingga di tahun 2018, tidak hanya 10 kecamatan saja, tetapi bisa 42 kecamatan sudah bisa mengurus IMB hanya tiga jam,” tukasnya.

Dengan adanya perubahan pelayanan IMB tersebut, retribusi di tingkat provinsi naik hampir 300 persen. Dari awalnya hanya mendapatkan retribisi RP 50-70 miliar, setahun berjalan ini, sudah mencapai Rp 200 miliar.

Dulu saat diluncurkan pertama kali pada Januari 2015, pemohon yang mengurus izin 89 persen diantaranya adalah calo. Saat dianalisa ternyata masalahnya ada pada terlalu lamanya mengurus dokumen sebuah perizinan.Untuk memperbaikinya, Agustus 2015, ia meluncurkan program one day service di Pasar Minggu. Melalui program ini, calo pun menghilang. Perizinan pun bisa dituntaskan hanya dalam waktu 3-4 jam.

Kemudian pihaknya, menemukan fakta masih adanya kelas masyarakat di Jakarta yang waktunya sangat berharga. Kelompok ini hanya punya waktu pada saat makan siang. Untuk ntuk menjangkau kalangan ini, November tahun lalu, diluncurkan layanan berikutnya yang diberi nama Izin drive thru 1 jam.

Melalui layanan ini, posisi pemohon dimanapun akan dikejar oleh petugas lapangan untuk minta tanda tangan. Hasilnya jauh lebih baik, karena dengan jenis layanan izin perizinan bisa rampung hanya dalam waktu 1 jam. ODS dan Drive Thru ada pihak yang incharge untuk mengurusnya. Nomor antreannya pun beda.

Untuk melengkapinya di Desember 2015, Dinas PM dan PTSP DKI mengeluarkan program baru yang diberi nama Izin Online. Melalui izin jenis ini, sementara ini para pemohon bisa mengurus SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). “Mudah-mudahan kedepan jenis perizinan lain bisa diproses melalui izin online,” harapnya.

Kemudian awal tahun ini tepatnya 12 Januari lalu, diluncurkan layanan baru yang kita beri nama AJIB atau antar jemput izin bermotor. Yang ini lebih dahsyat lagi karena mereka, pemohon cukup telpon saja. Nanti kemudian ada petugas PTSP yang mendatangi mereka untuk melakukan verifikasi dokumen. Kalau lengkap, dokumen perizinannya langsung dibawa untuk diproses.

Setelah itu kalau sudah jadi, pemohon akan dikabari. Selanjutnya dokumen yang telah selesai diproses pun langsung diantar sesuai dengan keinginan pemohon. Mau diantar kemana, di kantor atau dirumah, itu semua terserah pemohon.

Terakhir untuk melengkapi AJIB dan izin online, pihaknya juga membuat program lain namanya IMB dengan arsitek gratis. Dengan jenis layanan ini masyarakat yang memerlukan jasa arsitek saat membangun rumahnya, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Semuanya kini gratis karena sudah ditanggung oleh Pemprov DKI. Tenaga arsiteknya pun siap. Jumlahnya ada 50 orang dan tersebar di seluruh wilayah DKI.

“Harapannya makin banyak masyarakat yang mengurus IMB. Karena ditenggarai salah satu keengganan mengurus IMB besarnya biaya yang harus keluar karena menggunakan jasa arsitek. Kini semua model rumah sudah ada dan bisa dipilih oleh warga yang ingin mengurus IMB,” ungkapnya.

Untuk digitalisasi dokumen, baru untuk izin penelitian saja bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara. Namun ia berharap, kedepannya, izin-izin yang lain secara bertahap akan berbentuk digitalisasi. Ia menargetkan tahun 2018, untuk IMB sudah full digitalize.

Meski sudah berupaya sebaik mungkin melayani warganya dengan memanjakan melalui program pro rakyat, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan keberhasilan Jakarta menyejahterakan warganya tergantung dari penilaian warga Jakarta sendiri.

“Itu biar yang menilai ya masyarakat,” tuturnya.
Tantangan yang dihadapi Jakarta pada usia 490 tahun ini, menurut Djarot adalah adanya arus urbanisasi yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan bagi warga Jakarta.

“Jakarta itu kota terbuka, jadi arus urbanisasi ada terus. Ketimpangan pasti ada. Tapi kita berusaha memperkecil gap itu dengan cara memberikan subsidi dan membuka lapangan kerja kepada mereka yang golongan menengah ke bawah. Subsidi terus dengan KJP, KJS, alat transportasi serta perumahan. Itu yang bisa dilakukan supaya gapnya semkain sempit,” jelasnya.




Sumber : BeritaSatu.com